Musyawarah Desa tentang Penetapan Penerima BLT Desa Moronge I

Musyawarah Desa Tentang Penetapan Penerima BLT di Desa Moronge I

Moronge I, 07 Januari 2025 - Pemerintah Desa Moronge I menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025. Acara ini berlangsung di Balai Desa Moronge I dan dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping desa, serta perwakilan warga setempat.

Musdes ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penentuan penerima BLT yang bersumber dari alokasi Dana Desa. Kepala Desa Moronge I, Ibu martha Hartini Lambi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keadilan dalam pendistribusian bantuan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa BLT diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria, seperti keluarga miskin, terdampak pandemi, dan belum menerima bantuan sosial lainnya. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan dalam proses ini,” ujarnya.

Setelah melalui diskusi yang panjang, daftar calon penerima BLT diperiksa dan diverifikasi bersama oleh peserta musyawarah. Hasil verifikasi tersebut disepakati bahwa sebanyak 27 kepala keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tahun 2025.

Salah satu tokoh masyarakat, Bapak frets Tuangkalu, menyampaikan apresiasi terhadap proses musyawarah ini. “Kami merasa dilibatkan secara langsung, dan ini mencerminkan transparansi pemerintah desa. Harapannya, bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga,” ucapnya.

Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti kesepakatan bersama. Pemerintah desa juga menyampaikan bahwa penyaluran BLT akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan warga diharapkan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak.

Dengan adanya Musdes ini, Desa Moronge I menunjukkan komitmen untuk menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan Dana Desa demi kesejahteraan warganya.